Pelan Tapi Pasti Harga BBM Nonsubsidi Pertamax Cs Naik Mulai Hari Ini

Posted on

Spesial.co – PT Pertamina (Persero) dengan resmi menambah harga jual sebagian product bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, seperti Pertamax, Pertamax Turbo, serta beda sebagainya.

Untuk lokasi DKI Jakarta, harga Pertamax saat ini di jual Rp 8. 900 per liter atau naik dari harga tanggal 20 Januari 2018, yakni Rp 8. 600 per liter. Tidak cuma itu, Pertamax Turbo juga naik dari mulanya Rp 9. 600 per liter jadi Rp 10. 100 per liter.

Diluar itu, kenaikan juga berlangsung di product Dexlite yang terlebih dulu Rp 7. 500 per liter jadi Rp 8. 100 per liter. Sedang untuk Pertamina Dex dari mulanya Rp 9. 250 per liter jadi Rp 10. 000 per liter.

” Memanglah benar, serta dafatar harga nya resmi telah kita unggah di situs Pertamina, ” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito pada Liputan6. com, Sabtu (24/2/2018).

Tidak cuma di Jakarta, di propinsi beda harga BBM nonsubsidi juga alami kenaikan. Seperti di DI Yogyakarta, harga Pertamax yang terlebih dulu Rp 8. 600 per liter jadi Rp 8. 900 per liter. Untuk Pertamax Turbo dari mulanya Rp 9. 650 per liter jadi Rp 10. 150 per liter.

Sedang untuk type Solar, Pertamina di DIY jual Dexlite seharga Rp 8. 100 per liter dari mulanya Rp 7. 500 per liter. Sedang untuk Pertamina Dex di bandrol seharga Rp 10. 100 per liter dari mulanya Rp 9. 350 per liter.

Contoh beda, untuk di Jawa Timur, Pertamax terlebih dulu di harga Rp 8. 600 per liter saat ini jadi Rp 8. 900 per liter. Untuk Pertamax Turbo saat ini di jual Rp 10. 150 per liter dari mulanya Rp 9. 650 per liter.

Demikian halnya untuk type Dexlite, saat ini di jual dengan harga Rp 8. 100 per liter dari mulanya Rp 7. 500 per liter. Sedang untuk type Pertamina Dex alami kenaikan dari mulanya Rp 9. 350 per liter jadi Rp 9. 600 per liter.

Untuk daftar harga paling baru, dapat berkunjung ke : http :// www. pertamina. com/id/news-room/announcement/daftar-harga-bbk-tmt-24-februari-2018

Jumlah SPBU Belum juga Baik, ESDM juga akan Memperbanyak Instansi Penyalur BBM

Kementerian Daya serta Sumber Daya Mineral (ESDM) merencanakan perbanyak instansi penyalur bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini mempunyai tujuan penuhi kekurangan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Pelaksana Pekerjaan Direktur Jenderal Minyak serta Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Ego Syahrial menyebutkan, sekarang ini kehadiran SPBU belum juga melayani semua lokasi, ‎khususnya di pedesaan serta lokasi terpencil.

” Berarti desa-desa yang remote‎, bila pengertian instansi penyalur hingga ke orang-orang areanya begitu luas‎, ” kata dia di Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Menurut Ego, kehadiran instansi penyalur ini juga akan buat keperluan BBM orang-orang di pedesaan serta lokasi terpencil tercukupi dengan harga yang sesuai sama ketentuan pemerintah.

Seirama, Tubuh Pengatur Aktivitas Hilir Minyak serta Gas Bumi (BPH Migas) juga akan buat subpenyalur untuk menutupi kekurangan SPBU di Indonesia.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Assa menyebutkan, dengan luasnya lokasi serta banyak masyarakat Indonesia, buat pembangunan SPBU tidak masuk keekonomian untuk di lokasi terpencil serta terluar.

Pasalnya, volume BBM yang di jual kecil sesaat investasinya besar, keuntungan yang didapat dari penjualan BBM tidak menarik entrepreneur.

” Bila ini dipaksakan denganSPBU tidak ada yang ingin. Tidak masuk ke ekonominya. Balik modalnya 20 th. umpamanya. Karna kecil sekali volumenya. Belum juga cost angkutnya Pertamina, ” kata Fanshurullah.

Fanshurullah mengungkap, di bagian beda jumlah SPBU yang berada di Indonesia sekarang ini masih tetap kurang.

Dia mengatakan, baiknya satu unit SPBU untuk ‎35 ribu masyarakat, sesaat sekarang ini di Indonesia dengan 260 juta masyarakat cuma mempunyai 7 ribu SPBU.

Keadaan itu melatarbelakangi BPH Migas membuat subpenyalur BBM jadi jalan keluar untuk lengkapi kekuranganSPBU di Indonesia. Begitu, keperluan BBM orang-orang bisa dipenuhi oleh instansi penyalur resmi.

” Jadi kita keluar subpenyalur. Mengapa? Pekerjaan BPH seperti Undang-Undang Migas Pasal 46 ayat 2 serta 4 menyebutkan, pemerintah menanggung ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM di semua NKR. Pasal 4-nya dalam pengerjaannya itu yaitu BPH Migas, ” tuturnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *